KUTIMONLINE.COM, Samarinda – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melaksanakan rapat pleno pertama yang bertujuan untuk merumuskan program kerja dan regulasi guna mempercepat akses keuangan masyarakat. Rapat tersebut berlangsung di di Room Batara V Hotel Fugo, pada Selasa (5/11/2024).
Dalam rapat tersebut, Pejabat sementara (Pjs) Bupati Kutim Agus Hari Kesuma menyampaikan pentingnya pembelajaran dari program serupa di tingkat provinsi untuk diterapkan di Kutim.
“Kita perlu kritisi bersama hingga ke pusat, agar ada jalan keluar yang nyata. Strategi ATM (Amati, Tiru, Modifikasi) harus diadopsi untuk mengoptimalkan praktik terbaik dari daerah lain,” ucap Agus.
Ia juga menyoroti regulasi yang perlu dijalankan secara konsisten dan secepat mungkin langsung menyelesaikan kendala yang ditemui masyarakat terkait akses keuangan.
“Regulasi harus dijalankan secara konsisten agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
Sekretaris Kabupaten Kutim (Seskab) Rizali Hadi menegaskan pentingnya peran TPKAD dalam mendukung visi dan misi kepala daerah.
“Peran kita adalah membantu percepatan akses keuangan yang dapat mendukung masyarakat serta kelompok usaha mereka agar lancar,” ungkap Rizali.
Ia menyatakan bahwa beberapa sektor prioritas, seperti pendidikan, pariwisata, dan pertanian, harus diintegrasikan dalam program kerja TPKAD.
Rizali menekankan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu merumuskan program yang sejalan dengan tujuan TPKAD, khususnya dalam mengembangkan akses layanan keuangan.
“Akses keuangan yang murah dan cepat sangat dibutuhkan masyarakat, terutama dalam menghindarkan mereka dari jeratan rentenir,” jelasnya.
Sementara itu, TPKAD Kutim, Zubair, menyatakan pentingnya pemahaman mendalam mengenai tugas dan fasilitas yang bisa diberikan oleh TPKAD.
“Kita perlu merumuskan skema bantuan yang konkret agar masyarakat dapat mengakses layanan keuangan dengan mudah,” ungkap Zubair.
Ia mencontohkan bahwa pemerintah bisa bekerja sama dengan bank untuk memberikan rekomendasi pinjaman yang layak berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Zubair juga menekankan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai proses pengajuan dan penggunaan pinjaman.
“Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan secara optimal dan bertanggung jawab,” jelasnya.
TPKAD juga memutuskan untuk menyusun roadmap atau buku panduan yang akan menjadi acuan dalam evaluasi program-program keuangan yang telah dilaksanakan. Rencana literasi keuangan dan penyusunan laporan juga menjadi agenda penting dalam pertemuan ini. (adv)
