KUTIMONLINE.COM, Samarinda – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai transformasi tata kelola keuangan daerah. Peluncuran ini berlangsung pada acara High Level Marketing (HLM) di Hotel Aston, Samarinda, Rabu (13/11/2024) lalu.
Inovasi tranformasi keuangan daerah tersebut diinisiasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim bekerja sama dengan Bankaltimtara.
Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim mengapresiasi penerapan KKPD di Kutim. Program tersebut akan mendorong efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
“KKPD diharapkan mampu mengurangi beban administrasi dan meningkatkan ketelitian dalam pencatatan anggaran,” ucap Pjs Bupati Kutim Agus Hari Kesuma, di Samarinda, Jum’at.
Ia menyatakan bahwa KKPD bukan hanya instrumen keuangan, tetapi juga alat mendukung perekonomian lokal.
Selain mengutamakan efisiensi, Pjs Bupati Kutim berharap KKPD bisa memberikan manfaat ekonomi langsung bagi daerah.
“Dengan KKPD, kita dapat mengarahkan APBD untuk membeli produk lokal, memperkuat perputaran ekonomi di daerah,” jelas Agus.
Dia menyampaikan langkah ini menandai komitmen kuat Pemkab Kutim dalam menerapkan sistem transaksi non-tunai, selaras dengan amanat Permendagri Nomor 79 Tahun 2022.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kutim Ade Achmad Yulkafilah menambahkan bahwa setiap transaksi dengan KKPD akan tercatat otomatis, memudahkan pengawasan dan pelaporan anggaran. Dengan kebijakan ini, Kutim berharap dapat memberikan contoh pengelolaan keuangan yang transparan bagi daerah lain.
Pihaknya menginisasi program ini, bertujuan mengurangi risiko kesalahan dan manipulasi yang kerap terjadi dalam transaksi tunai.
“Dengan sistem ini, setiap transaksi tercatat otomatis sehingga risiko kesalahan berkurang dan penggunaan anggaran lebih terkontrol,” kata Ade.
KKPD yang diterbitkan oleh Bankaltimtara ini didesain agar memudahkan pengelolaan anggaran, memastikan setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini menjadikan Kutim sebagai salah satu daerah yang serius dalam mengedepankan transparansi anggaran, selaras dengan arahan regulasi dari pusat. (adv)
