KUTIMONLINE.COM, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) pada Rabu, 30 Oktober 2024. Rakor tersebut merupakan ajang refleksi dan rumusan strategi, dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan untuk menanggulangi masalah stunting yang mempengaruhi kesehatan anak-anak di daerah ini.
Rapat dipimpin oleh Achmad Junaidi B, Sekretaris TPPS, mewakili Pjs Bupati H Agus Hari Kesuma, yang sejak awal tampak tegas dalam komitmennya.
Pejabat sementara (Pjs) Bupati Kutim Agu Hari Kesuma menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral dalam menangani kasus stunting di Kutim.
"Sinergi yang kuat sangat dibutuhkan agar regulasi dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, dari perangkat daerah hingga desa," ungkapnya
Ia menjelaskan tantangan yang dihadapi semakin pelik dalam melakukan penekanan angka stunting. Dengan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.
Lebih lanjut, Pjs Bupati Kutim menekankan seluruh TPPS Kutim menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang berpotensi berpengaruh terhadap efektivitas program penurunan stunting.
“Ini adalah panggilan untuk semua elemen masyarakat, mari kita saling bahu-membahu demi mencapai tujuan besar ini,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim Achmad Junaidi memaparkan inovasi baru berupa program “Cap Jempol Stunting”. Inisiatif ini menyasar remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, dengan tujuan berinteraksi langsung dengan keluarga berisiko dan memberikan edukasi tentang pentingnya gizi seimbang serta pola asuh yang sehat.
"Intervensi langsung ini dirancang agar para petugas dan kader lapangan dapat berinteraksi secara efektif dengan keluarga berisiko," ungkap Junaidi.
Dalam rapat tersebut, TPPS berhasil merumuskan sejumlah strategi nyata. Di antaranya mencakup pemenuhan kebutuhan gizi seimbang bagi bayi di atas enam bulan serta ibu hamil dan menyusui, juga program suplemen dan fortifikasi gizi. Isu kebersihan, seperti peningkatan akses sanitasi dan air bersih, diakui turut menjadi prioritas dalam pencegahan stunting.
Menggunakan data berbasis e-PPGBM, TPPS menunjukkan optimisme terhadap penurunan angka prevalensi stunting di Kutim. Data terbaru menunjukkan penurunan signifikan, dari 29 persen pada 2023 menjadi 16,94 persen di bulan Juni 2024, dan terus turun hingga mencapai 15,7 persen pada September 2024.
Melihat hasil rapat, optimisme semakin terbukti dengan penurunan jumlah keluarga berisiko stunting (KRS). Catatan mencatat, pada Semester II tahun 2023 terdapat 19.900 KRS, menurun menjadi 15.576 pada Juni 2024, dan mencapai 12.362 pada akhir September 2024. Meski menunjukkan keberhasilan, TPPS mengingatkan akan pentingnya kesan konsistensi dalam pelaksanaan program-program ini.
Dalam konteks anak-anak stunting, terdata 1.801 anak mengalami stunting pada Juni 2024. Namun, jumlah tersebut berkurang menjadi 1.748 pada akhir September 2024. Kecamatan Muara Bengkal menjadi daerah dengan jumlah anak stunting tertinggi, mencatat 224 anak, sedangkan Kecamatan Batu Ampar tercatat terendah dengan hanya 5 anak.
Dengan langkah-langkah strategis dan inovasi yang direncanakan, pemerintah setempat menegaskan komitmennya untuk menciptakan masa depan lebih baik bagi generasi mendatang. Optimisme ini tidak semata-mata harapan; tetapi merupakan tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan permasalahan stunting demi mewujudkan Kutai Timur yang lebih sehat dan sejahtera. Sebuah momen penting, di mana setiap elemen masyarakat berperan untuk menciptakan perubahan yang berarti bagi masa depan. (adv)
