KUTIMONLINE.COM, Sangatta — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bakal melakukan inovasi kesehatan di beberapa kecamatan di Kutim dalam menekan angka kasus TBC. Inovasi tersebut dihasilkan saat melakukan studi tiru ke Dinkes Kota Padang Panjang, Sumatera Utara, pada bulan lalu.
"Setelah kami mengamati, meniru, dan memodifikasi apa yang sudah diterapkan di Kota Padang Panjang pada sektor kesehatan. Kami coba terapkan di Kutai Timur," ucap Kepala Dinkes Kutim dr Bahrani Hasanal, di Sangatta, Rabu.
Ia melihat, kondisi demografis Kutim yang luas dan berjauhan merupakan tantangan bagi pemerintah dalam meratakan akses layanan kesehatan. Ia menyadari pentingnya peningkatan fasilitas dan distribusi layanan.
"Kabupaten Kutai Timur memiliki 21 puskesmas, namun untuk mencapai satu puskesmas saja, bisa memakan waktu berjam-jam. Karena itu, kami berharap dapat memperluas jaringan pelayanan kesehatan di masa mendatang," ungkapnya.
Dengan tantangan tersebut, tidak menyurutkan upaya Dinkes Kutim untuk meningkatkan kualitas surveilans kesehatan, khususnya dengan teknologi terbaru. Saat ini, Kutai Timur telah memiliki Tes Cepat Molekuler (TCM) di empat puskesmas dan satu rumah sakit.
Bahrani menjelaskan Teknologi TCM ini penting dalam deteksi penyakit menular seperti tuberkulosis (TBC) yang masih menjadi perhatian utama. Pada tahun 2023 jumlah kasus TBC di Kutim mencapai angka 60,1 persen dengan angka keberhasilan pengobatan 87,6 persen.
"Kami memiliki TCM di empat puskesmas dan satu rumah sakit. Ke depannya, kami berencana meningkatkan pelayanan dengan teknologi PCR dan rontgen (X-Ray) untuk mendeteksi penyakit dengan lebih detail dan tepat," jelasnya.
Lebih lanjut, Kepala Dinkes Kutim mengatakan dengan menambah teknologi baru dalam bidang kesehatan diharapkan mampu mempercepat deteksi penyakit dan pengobatan lebih dini, terutama di wilayah-wilayah sulit akses.
“Kami berharap dengan adanya inovasi program tersebut dapat menurunkan angka kasus, hingga mencapai eleminasi TBC di Kutim yang merupakan kebijakan utama Kementerian Kesehatan,” kata Bahrani. (adv)
